Jakarta - Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, akhirnya buka suara ketika ditanyakan asal-muasal berbongkarnya kasus penggadaian Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang melibatkan Tanti Andriani alias Uni dengan barang bukti 500 KJP lebih (1). Menurutnya, kasus itu mencuat ke permukaan bermula dari penahanan 4 orang wartawan media online BidikFakta.Com atas laporan sang rentenir penadah KJP ke Polres Kalideres. Dari kasus penahanan wartawan inilah Wilson akhirnya menemukan fakta terkait praktek illegal penggadaian KJP oleh warga kepada rentenir. “Saya mendapat laporan terkait penahanan 4 wartawan media online BidikFakta.Com di Polsek Kalideres pada 25 Juni 2020 malam. Esoknya, tanggal 26 Juni, saya langsung ke Polsek Kalideres dan bertemu Kapolsek, Kompol Slamet. Dari sanalah saya mendapatkan informasi bahwa tidak kurang 500 KJP yang digadaikan ke oknum rentenir disita Polisi Kalideres,” ungkap alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu, Senin, 13 Juli 2020. Dari penelusuran lebi...

Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebutkan, tim pemburu koruptor akan segera dibentuk, dengan menampung masukan-masukan dari masyarakat. "Karena ini memang perlu kerja bareng, tidak boleh berebutan dan nggak boleh saling sabot. Tetapi, berprestasi pada posisi tugas masing-masing lembaga atau aparat yang oleh undang-undang ditugaskan untuk melakukan itu," kata Mahfud, dalam video yang dikutip dari akun instagramnya @mohmahfudmd, yang terpantau di Jakarta, Selasa. Menurut dia, keputusan Menko Polhukan tentang pengaktifan kembal tim pemburu koruptor, pemburu aset, pemburu tersangka, pemburu terpidana dalam tindak pidana yang melarikan diri atau yang bersembunyi, atau yang disembunyikan sekarang terus berproses. "Karena cantelannya itu adalah inpres, maka sekarang inpres tentang tim pemburu aset dan pemburu tersangka dan terpidana koruptor dan tindak pidana lain itu, sudah ada di tangan Kemenko Polhukam, sehingga ...

Jabar - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Bandung, Jawa Barat menolak nota keberatan atau eksepsi yang diajukan oleh tim kuasa hukum para terdakwa kasus hoaks Sunda Empire. Kuasa hukum Sunda Empire Misbahul Huda mengatakan putusan hakim itu akan membuat persidangan kasus kekaisaran palsu itu akan tetap berlanjut. Karena, kata dia, eksepsi yang disampaikannya oleh hakim dinilai sudah masuk ke pokok perkara. "Itu dianggap sudah masuk ke dalam substansi pokok perkara, sehingga tidak perlu ditanggapi lebih jauh karena sudah masuk dalam pokok perkara, maka perkara tetap dilanjutkan," kata Misbahul, di PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Kota Bandung, Selasa. Dengan dilanjutkannya persidangan, maka pihak kuasa hukum juga bakal menyiapkan sejumlah pembuktian yang sesuai dengan apa yang telah disampaikan dalam nota keberatan. Pihaknya, kata dia, juga bakal menghadirkan sejumlah saksi berkaitan dengan kasus hoaks Sunda Empire itu. Adapun kasus itu menjerat tiga petinggi Sunda Empir...

Jakarta - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin berharap vaksin untuk menciptakan kekebalan terhadap COVID-19 dapat tersedia pada pertengahan 2021 atau bahkan lebih cepat dari itu, sehingga pandemi dapat segera berakhir. "Kita sepenuhnya mendorong dan mendukung upaya tersebut, sehingga target tersedianya vaksin pada pertengahan tahun depan dapat terealisasi, bahkan kita doakan bisa lebih awal lagi," kata Ma'ruf, saat menyampaikan sambutan dalam acara Dialog Virtual Nasional Lintas Iman yang diselenggarakan Badan Pengelola Masjid Istiqlal dari Jakarta, Selasa. Vaksin dan obat yang masih diteliti menyebabkan angka kasus penderita dan kematian akibat COVID-19 terus meningkat di Indonesia. Hal itu membuat pandemi masih menjadi ancaman serius karena tingkat penularannya masih tinggi, hingga mencapai 75.699 orang terpapar, 36.455 orang dalam perawatan, dan 3.606 orang meninggal dunia berdasarkan data Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, kata Wapres lagi. "P...